Bismillahirrahmanirrahim
Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia
Kepada yang terhormat Koordinator Presidium KAHMI
Kepada yang terhormat Ketua Dewan Penasehat KAHMI
Kepada yang terhormat para mantan Ketua Umum PB HMI
Kepada yang terhormat rekan-rekan Ketua Umum Kelompok Cipayung plus
Kepada yang terhormat Para tamu undangan
Kepada yang terhormat….
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puja dan puji selayaknya selalu kita usung dan panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna, yang hanya kepada-Nya kita menengadahkan tangan berharap limpahan kasih sayang dan pertolongan, pengampunan serta petunjuk-Nya. Semoga di setiap aktifitas yang kita lalui dan jalani selama ini dan beberapa hari ke depan, senantiasa mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya untuk tetap berada pada jalan yang diridloi-Nya.
Selanjutnya shalawat dan salam, semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, seorang tokoh revolusioner sejati dalam dunia Islam, Sang pembawa risalah mutiara tauhid, Nabi Besar Muhammad SAW. Yang dengan kehadirannya di muka bumi telah mampu membawa suluh penerang dalam diri umat manusia. Semoga dengan kehadiran ajaran-ajaran yang dibawanya, selalu memperteguh kita untuk tetap konsisten dan istiqomah memperjuangkan kebenaran di jalannya ila yaumil qiyamah.
Pada kesempatan kali ini, saya berdiri di sini selaku Ketua Umum PB HMI, ingin mengajak kepada segenap hadirin yang hadir dalam ruangan ini, baik senior dari lintas generasi hingga kader-kader HMI dari seluruh Indonesia, terutama Pimpinan Cabang dan Badko yang turut hadir ke acara ini pasca Silatnas kemarin, untuk berefleksi sejenak atas hari lahir HMI yang ke-70 di tahun ini.
Komitmen Keummatan HMI
Di usia yang hampir mendekati satu abad ini, eksistensi HMI senantiasa mewarnai gerak dan dinamika problematika keummatan dan kebangsaan di Republik yang kita cintassi, Indonesia. Selama rentang waktu 70 tahun ini, HMI tak tak sekalipun abstain untuk turut memberikan sumbangsih dan konstribusi nyata dalam pembangunan di Indonesia. Betapa pun sebagian kalangan berusaha untuk membantah atas daya juang yang telah ditorehkan oleh HMI, fakta-fakta atas keterlibatan HMI dalam pembangunan adalah hal yang tak bisa disanggah. Ribuan kader HMI yang berada di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, hingga detik ini masih selalu berada di garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan melibatkan diri mereka lewat kerja-kerja konkrit yang diwujudkan demi kemaslahatan ummat.
Hal ini menandaskan bahwa HMI selalu meneguhkan diri berada pada garis perjuangan yang telah digariskan oleh para pendahulu. Eksistensi HMI ini terus tumbuh, mekar dan berkembang menyesuaikan diri terhadap tantangan zaman yang muncul di depan. Meski pun di sana sini, hadangan dan tantangan dari pihak eksternal kerap kali hadir di hadapan mata dan berupaya memecah belah kesolidan internal. Namun hal tersebut tidaklah menyurutkan langkah kita sejengkal pun untuk terus bergerak melakukan perubahan sembari istiqomah berada pada garis kebenaran. Pada garis kebenaran inilah, kita akan selalu meneguhkan jalan organisasi meskipun harus melewati onak dan duri. Sebab kita yakin pada firman Allah Swt pada Surat Al-Isra’ 81 yang berbunyi :
Wa Qull Jaa’al Haqqu Wajahaqol Bathil. Innal Baathila Kaana Jahuuqo
“Katakanlah, akan datang kebenaran yang akan mengalahkan dan mengenyahkan kebatilan. Sesungguhnya kebatilan akan kalah dan terenyahkan”(QS. Al-Isra’ : 81).
Sebagai anak kandung ummat dan bangsa, tentunya HMI akan selalu berada di garda terdepan saat melihat penindasan terhadap golongan mana pun. Sebab, bagi HMI, visi keummatan dan kebangsaan tak hanya terpaku pada satu golongan dan penganut agama tertentu saja, melainkan pada semua golongan. Tak peduli apapun latar belakang agamanya. Selama mengalami penindasan, diskriminasi dan eksploitasi maka ia layak untuk dibela.
Kuntowijoyo menuturkan, bahwa kesadaran sosial ummat melewati empat tahapan. Dari kawulo, wong cilik, ummat kemudian warganegara. Konsep ummat sebagai satu kesatuan kesadaran sosial dan politik mulai muncul dalam masyarakat Indonesia pasca terjadinya konflik kelas dalam tubuh Sarikat Islam di tahun 1920-1924. Saat itulah masyarakat Indonesia mulai digolongkan menjadi ummat dan non ummat. Selain itu, kristalisasi masyarakat Indonesia menjadi ummat dan non ummat juga dikarenakan pada tahun 1917, ada koran Surakarta yang memuat tulisan menghina Nabi Muhammad.
Penghinaan terhadap Nabi Muhammad ini kemudian disikapi dengan dibentuknya barisan laskar bernama “Tentara Kanjeng Nabi Muhammad” yang didirikan di seluruh Indonesia pada tahun 1918. Barisan laskar ini kemudian menyelenggarakan rapat-rapat raksasa dengan memobilisasi massa untuk menuntut penulis tersebut. Bermula dari sinilah terjadi konflik sosial yang menyebabkan kaum Muslimin mendefinisikan diri sebagai ummat dan memisahkan diri dari yang bukan ummat.
Hal ini menjadi penting untuk diuraikan di sini, di tengah terpolarisasinya masyarakat ke dalam dua kubu yang berhadap-hadapan dalam memandang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama. Terbelahnya masyarakat ini tentunya akan menimbulkan disintegrasi bangsa bila tidak diantisipasi sejak dini. Apalagi selama ini, HMI- selain juga GNPF-MUI-, adalah kelompok yang paling kencang dalam melakukan pembelaan terhadap Al-Quran yang telah dinistakan oleh Ahok. Sikap HMI ini, dipandang oleh sebagian khalayak dianggap sebagai sebuah anomali gerakan setelah sekian lamanya berada pada garis moderat.
Namun, pilihan yang telah diambil HMI ini bukanlah tanpa pertimbangan yang matang, melainkan melalui hasil telaah mendalam terhadap arsitektur sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Hal ini perlu untuk diketahui oleh khalayak agar nantinya tak mengalami phobia bila HMI melakukan sebuah gerakan yang berbeda dari kultur yang sebelumnya ditunjukkan dikarenakan HMI juga menjadi anak kandung ummat.
Berangkat dari hadits nabi bahwa ulama adalah pewaris para nabi sudah barang tentu kita yang mengaku mengimani islam secara utuh dan sadar, kita akan mengecam tindakan-tindakan yang mencoba mendiskreditkan serta memojokkan ulama sebab mereka merupakan representasi dari nabi-nabi allah setelah khittah kenabian berakhir di Nabi Muhammad SAW. Fenomena hari ini yang kita dapat saksikan bersama, kita dapat menilai dampak dari kejadian tersebut, sungguh ironis dan miris kita melihat hal itu. Harapan besar ummat islam dan HMI tentunya kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi baik di bumi pertiwi yang sama kita cintai ini mapun dibelahan dunia maupun agar keridhoan Allah SWT tetap menyelimuti perjalanan kehidupan kita beragama, berbangsa dan bernegara. Kita juga tidak menginkan ada polarisasi Islam Arab, Islam Nusantara atau apapun sebab hal tersebut dapat melukai kebhinekaan tunggal ika yang digagas oleh pendiri bangsa kita, cita-cita mulia tersebut harus kita terjemahkan secara jernih tidak parsial dan seolah menyudutkan salah satu kelompok saja yang seperti yang dialami oleh ummat islam beberapa waktu lalu oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menistakan Al Qur’an dan Ulama. Mestinya tidak ada upaya saling menyudutkan sesama anak bangsa dengan cara demikian, sehingga kerukunan antar sesame anak bangsa dapat senantiasa terjaga.
Pembangunan Ekonomi Nasional
Fenomena ekonomi yang sangat tidak berpihak terhadap rakyat indonesia, kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi (index gini rasio 0,41 pada tahun 2016), dan penguasaan lahan oleh pengusaha asing dan keturunan tionghoa (1 % penduduk menguasai 70% lahan), serta lambannya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Serbuan tenaga kerja asing yang merangsek masuk mengisi pos-pos dunia kerja saat ini, merupakan tantangan nyata yang harus segera disikapi. Memberikan ruang begitu besar pada pekerja asing, hingga pada level pekerjaan terbawah sekali pun, tentu merupakan sikap yang menafikan peran serta masyarakat Indonesia sendiri. Hal inii mengakibatkan distribusi kesejahteraan menjadi tidak terpenuhi. Rakyat akhirnya tak hanya menjadi jongos di negeri sendiri, melainkan lebih dari itu, Rakyat sudah tidak lagi memiliki kedaulatan atas negerinya sendiri!
. Tentu hal tersebut bukanlah sistem ekonomi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Sebagaimana dikemukakan Bung Karno, yang dimaksud dengan ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air. Kesadaran-kesadaran seperti itulah yang menjadi titik tolak perumusan pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. (Hatta, 1932). Pemerintah wajib menunjukkan keberpihakannya terhadap bumiputera sebagai pewaris yang sah atas berdirinya bangsa Indonesia sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”.
Hukum sebagai Benteng Negara
Persoalan-persoalan hukum senantiasa mewarnai dinamika kebangsaan. dari pemetaan data kasus korupsi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menunjukkan bahwa pada periode Januari 2016 hingga Juni 2016. Sepanjang waktu itu, sebanyak 210 kasus ditangani dan 500 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh 3 institusi penegak hukum. Sepanjang semester I 2016 aparat penegak hukum berhasil menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan sebanyak 210 kasus. Disamping persoalan korupsi, diskriminasi perlakuan hukum senantiasa terjadi terhadap anak bangsa.
Yang tak kalah penting, masalah kriminalisasi terhadap para ulama dan kiyai dan aktivis yang terjadi pada akhir-akhir ini di indonesia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat memecah belah umat dan mereduksi toleransi kehidupan antar umat beragama yang sudah terbangun sejak lama dan terpelihara, tindakan mengkriminalisasi terhadap ulama dan kiyai mestinya dilakukan penindakan oleh pihak yang berwajib sebagai wujud dari kepekaan negara dalam upaya menjaga kerukunan antar umat yang satu dengan umat yang lain. Ulama yang merupakan bagian dari pemimpin Umat Islam amat sangat penting dan patut dihormati dan dijunjung tingggi harkat dan martabatnya dalam kehidupan keberagamaan. Kita berharap pemerintah dapat secara serius membuka tabir adanya kelompok-kelompok yang berupaya menyudutkan ummat islam. Kita mesti membaca ulang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dimana ulama memliki peranan yang sangat penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bahkan mengisi kemerdekaan dengan melakukan pembinaan terhadap ummat. Hingga sudah selayaknya sebagai generasi muda bangsa Indonesia kita memiliki kewajiban untuk menghormati para ulama sebagai pemimpin ummat.
Indonesia telah berkomitmen dengan menjadikan negara ini sebagai negara hukum, hal ini tercermin melalui sebuah klausul yang dikodefikasi dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” didalam penyelesaian perkara-perkara hukum, maka terlepas dari menggunakan peraturan-peraturan teknis sebagimana yang telah di undangkan tentu harus juga sesuai dengan teori-teori yang konstruktif dan tepat yang berkaitan dengan penegakan hukum atau law enforcement sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang merupakan seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Membangun sistem demokrasi Indonesia
Proses demokrasi yang baik akan dapat menjadi wahana rekruitmen kepemimpinan yang benar-benar berjuang untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Namun hari ini kita melihat proses demokrasi yang sangat prosedural. Lebralisasi dan politik dinasti mewarnai sebagian nbesar partai politik diindonesia. Dengan kondisi yang demikian tentu akan merugikan rakyat Indonesia. Proses demokrasi dengan biaya yang sangat tinggi (high cost politic) namun tidak menghasilkan pemimpin dan elit politik yang sesuai dengan keinginan rakyat.
Demokrasi yang tepat dan sesuai dengan keadaan bangsa kita adalah demokrasi pancasila sesuai apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa Pancasila digali dari bumi persada indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.
Ciri demokrasi Pancasila seperti Kedaulatan ada di tangan rakyat, Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong, Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban, menghargai hak asasi manusia, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. Tidak menganut sistem monopartai, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Dengan melihat fakta dan keadaan bangsa kita saat ini sejatinya bangsa kita dipaksa untuk menggunakan ideologi, paham dan cara berbangsa dan bernegara kita dari nilai-nilai yang bukan bersumber dari bumi pertiwi indonesia.
Islam sebagai peradaban
Ditengah berkembangnya dua kekuatan ekonomi dan ideologi global, Amerika sebagai Negara adikuasa dengan ideologi liberal kapitalis, dan kini China menggantikan posisi Uni soviet dengan ideologi komunis kapitalis. Indonesia sebagai Negara besar harus menjadi kekuatan global baru. Bangsa Indonesia terlahir sebagai Negara besar baik dari sisi geografis, demografi dan kekayaan sumber daya alam. Islam sebagai agama dan nilai bagi mayoritas masyarakat Indonesia tidak dapat kita nafikan. Oleh karena itu sungguh akan menjadi kebesaran dan kejayaan Indonesia jika kita ummat islam Indonesia dapat melaksanakan ajaran islam dengan sepenuhnya, karena susungguhnya ajaran islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, toleransi, kasih sayang, dan saling menghormati dan menghargai, hal itulah yang selalu didengungkan dengan islam rahmatan lil ‘alamin.
Sebelum saya mengakhiri pidato ini, kami mengajak para hadirin sekalian untuk dapat bersyukur dan berdoa terutama untuk almarhum kanda Lafran Pane sebagai penggagas berdirinya HMI, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan menjadikan HMI sebagai bagian amal ibadah untuk beliau dan atas jasanya yang begitu besar, maka tidaklah berlebihan jika kita berharap kepada pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan gelar Pahlawan nasional kepada Almarhum Kanda Prof. Lafran Pane. Amiiiin. Billahitaufik wal hidayah Wassalamualaikum..wr…wb… (*)
* Disampaikan pada Dies Natalis HMI ke-70 di Smesco Convension Hall, Jakarta pada tanggal 13 Februari 2016
